+62 81 228 25 8889 insiera.indonesia@gmail.com
Respon Nahdlatul Ulama terhadap Gagasan Politik Islam Radikal di Indonesia

Respon Nahdlatul Ulama terhadap Gagasan Politik Islam Radikal di Indonesia

Penulis: Hasbi Aswar, S.IP., M.A. (Prodi. Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)   Abstract This paper aims to explain the role of Nahdlahtul Ulama in Indonesia in countering the arguments and propagandas of pro-Islamic State or radical movements in Indonesia. Nahdlatul Ulama is one of most prominent islamic organizations in Indonesia which has million followers. It has very big role in the process of Indonesian politics since pre-independence era until now and Nahdlatul Ulama has moderate thinking on the relation between Islam and state where NU acknowledge the concept of nationalism and democracy in Indonesia. The rise of pro-Islamic State Movements in Indonesia with rejecting the concept of nationalism and democracy automatically become an important issue to Nahdlatul Ulama. In this paper, NU by its leaders, and its scholars shows its position either individually or institutionally to reject the idea that is brought by the pro-Islamic State. Keywords: Caliphate, Nahdlatul Ulama, Islamic Radicalism Pengantar Agenda dan pembicaraan mengenai radikalisme dan kontra radikalisme saat ini bukan hanya melibatkan organisasi level dunia ataupun urusan antar negara, tapi juga melibatkan masyarakat sipil. Negara memang memiliki kekuatan fisik untuk menghancurkan gerakan-gerakan radikal tapi itu saja tidak cukup. Pendekatan persuasif, kemudian pendampingan sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan ide-ide radikal dan menangkal pengaruh ide-ide tersebut di tengah-tengah masyarakat. Yang mampu untuk melakukan pendampingan dan pendekatan persuasif ini adalah kelompok masyarakat sipil atau organisasi masyarakat. Di level internasional, pelibatan jaringan masyarakat sipil atau NGOs dalam kontraradikalisme dan kontraterorisme telah dipraktekkan oleh Amerika Serikat seperti yang tertuang dalam laporan penelitian Rand Corporation (2004), US Foreign Policy after 9/11 bahwa untuk membendung gerakan radikal Islam Amerika mendukung pembentukan jaringan Civil Islam baik liberal...
Hugo Chávez dan Kebangkitan Populisme-Kiri Amerika Latin: Venezuela Era Hugo Chávez (1998-2006)

Hugo Chávez dan Kebangkitan Populisme-Kiri Amerika Latin: Venezuela Era Hugo Chávez (1998-2006)

Penulis: Daniel Hutagalung MA, mahasiswa PhD Filsafat UI Depok dan meraih Master di Universitas Birmingham Inggris, peneliti the Centre for Terrorism and Social Conflict Studies Universitas Indonesia Editor: Herdi Sahrasad   Selasa 5 Maret 2013, Hugo Rafael Chávez Frías, Presiden Republik Bolivarian Venezuela, meninggal dunia di rumah sakit militer di Caracas, Venezuela, akibat penyakit kanker. Hugo Chávez muncul sebagai tokoh kontroversial yang memukau. Dicintai rakyat miskin Venezuela, sekaligus dimusuhi oleh banyak kalangan elit kaya, kaum berada dan jenderal-jenderal militer yang disokong pemerintah Amerika Serikat (AS). Chávez membangun politik luar negeri yang sangat anti AS. Permusuhan kepada pemerintah AS ia pertunjukkan bukan hanya dalam pidato-pidato di televisi, wawancara di media massa, melainkan juga dalam kesempatan resmi, seperti misalnya pada pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Sidang Umum PBB tahun 2006, Chávez menyebut pemerintah AS sebagai setan atau “devil”. Secara gamblang dan terang-terangan, Chávez mengungkapkannya dalam frasa berikut: The devil came here yesterday. Yesterday, the Devil was here in this very place. This rostrum still smells like sulfur. Yesterday, ladies and gentlemen, from this podium, the President of the United States, whom I refer to as the Devil, came here talking as if he owned the world. It would take a psychiatrist to analyze the speech he delivered yesterday. As the spokesperson for imperialism, he came to give us his recipes for maintaining the current scheme of domination, exploitation dan pillage over the peoples of the world.[1] Hugo Chávez menjadi ikon penting bukan saja bagi Venezuela, melainkan juga bagi seluruh benua Amerika Selatan. Ia juga menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi AS dan sistem kapitalisme, bagi banyak negara dan kelompok-kelompok...
Pengaruh Ulama di Panggung Politik Negara Muslim: Studi Kasus Saudi Arabia

Pengaruh Ulama di Panggung Politik Negara Muslim: Studi Kasus Saudi Arabia

Penulis: Hasbi Aswar (Universitas Islam Indonesia) Editor: M. Qobidl ‘A. Arif   Abstract Ulama has tremendous roles in Islamic Society. Ulama has political power since his reputable cultural position in Islamic Society. Thoroughout the history, ulama became legitimizing actor to the stabilization of government or de-legitimizing power leading to revolution in the political system. The big political potential of ulama is the source of stabilizing factor in the state of Saudi Arabia. From the inception of this country, ulama and the king had already dealt that both of them will support each other to serve the Kingdom. This article will elaborate the role of ulama in Muslim countries, especially in the Kingdom of Saudi Arabia. The real role of ulama in Saudi politics as very important factor to stabilize Saudi Arabian politics as shown in many political tragedies. Keywords: Ulama; Negara Islam; Arab Saudi Pendahuluan Dalam kajian hubungan internasional mainstream,agama sama sekali tidak menjadi isu yang penting sehingga kajian mengenai hubungan internasional didominasi oleh perspektif atau pemahaman kapabilitas material (material capability). Perspektif ini menurut Hurd (2008) merupakan perspektif bermasalah dan dampaknya menjadikan kajian hubungan internasional tidak relevan dalam menganalisis persoalan-persoalan politik internasional kontemporer yang bermotifkan agama seperti munculnya fundamentalisme agama, konflik internasional, keamanan nasional dan kebijakan luar negeri, seperti peristiwa 9/11 WTC, fenomena al-Qaeda, perjuangan Hamas melawan Israel, politik luar negeri Iran & Saudi, dan lain sebagainya (Hurd, 2008: 1). Hal yang sama juga dikatakan oleh Fox (2008: 273) bahwa teori-teori dasar dalam hubungan internasional seperti, realisme, liberalisme, konstruktivisme, English school dan marxisme gagal menjadikan agama sebagai kajian untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa politik internasional yang terjadi. Menurut Hurd & Fox, problem yang mendasari kegagalan teori-teori mainstream tersebut berangkat dari mitos Perjanjian Westhpalia...
Kebangkitan Perspektif Islam dalam Studi Hubungan Internasional Kontemporer

Kebangkitan Perspektif Islam dalam Studi Hubungan Internasional Kontemporer

Penulis: Muhammad Qobidl ‘Ainul Arif (UIN Sunan Ampel Surabaya)   Abstract Since its inception in 1919 from “the womb” of Western civilization, International Relations could not escape from the domination of Western empirical experiences, logics, cultures and worldviews. Islamic perspective as an alternative thought as well as analytical lens in contemporary International Relations appeared on the surface at the end of twenty century. However, the study of Islamic perspective in International Relations was actually started as early as the middle of the second century of Hijrah within the discipline of Siyar. Islamic perspective in International Relations contained unique principles and way of thinking differed from Western perspective tradition. This article showed how actually Islamic perspective had been applied in the study of relations among nations since Prophet Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam until contemporary Islamic scholars and Islamic law jurists’ era. Transformation trend of Islamic high learning institution at the end of President Susilo Bambang Yudhoyono government opened the gate for awakening of Islamic perspective application in International Relations in Indonesia. This was no wonder since the study of Islamic perspective in International Relations already had its own history, tradition, and basic philosophy. Keywords: International Relations; Siyar; Western Perspectives; Islamic Perspective Pengantar Ilmu Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan dalam ranah sosial-politik terbilang masih muda usia jika dibanding dengan disiplin ilmu pengetahuan lain semisal Sosiologi atau Antropologi. Badan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), mencatat bahwa Ilmu Hubungan Internasional (International Relations) sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan berada di urutan teratas di bawah ranah ilmu politik dengan kode 5901 (“4-digit UNESCO,” 2015)....