+62 81 228 25 8889 insiera.indonesia@gmail.com
Agama dan Perlawanan

Agama dan Perlawanan

Penulis: Prihandono Wibowo (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur) Editor: Qureta   Beberapa waktu lalu, sebuah akun dakwah di sebuah media sosial memposting sebuah tulisan yang menarik sekaligus memprihatinkan. Tulisan tersebut berisi bahwa kenaikan harga-harga barang tidak akan mempengaruhi rezeki seseorang. Menurut akun tersebut, seseorang tidak perlu tertekan dengan kenaikan harga-harga barang, karena rezeki setiap manusia sudah dijamin oleh Tuhan. Akun tersebut lantas menyitir beberapa dalil-dalil keagamaan yang berisi bahwa rezeki seseorang telah dijamin. Fenomena lain yang belakangan marak adalah bagaimana para pemuka agama diminta untuk memberikan ceramah dan nasihat yang “menyejukkan.” Para pemuka agama seringkali diundang para penyandang kekuasaan untuk berbicara mengenai ajaran agama yang damai, toleran, dan penuh rahmat. Melalui mimbar khutbah maupun tayangan di media, para pemuka agama seringkali menyerukan kesantunan, kesabaran, ketabahan menghadapi ujian hidup, menerima segala sesuatunya sebagai takdir, menerima perbedaan, serta mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan duniawi. Kaum agamawan seringkali hanya mengajarkan kesalehan pribadi, berpikir positif, evaluasi diri, ataupun mengajarkan beragam ritual tanpa makna. Topik seperti “keutamaan ritus tertentu”, “keutamaan bersedekah,” “keutamaan hari-hari suci,” “keutamaan ayat-ayat tertentu,” “kesabaran menerima kondisi hidup apa adanya,” “betapa singkatnya hidup ini,” toleran terhadap perbedaan,” bersabar terhadap kezdaliman dan permusuhan,” “haramnya mengkritik kekuasaan dan penguasa secara terbuka”, serta tema-tema semacamnya yang bersifat “meninabobokkan” umat. Topik-topik tersebut juga menjadi hal yang rutin diulang-ulang dibahas oleh para pemuka agama di berbagai forum. Ajaran agama seakan-akan terasa menjadi “pasif” nan seolah-olah tidak relevan dengan kompleksitas kehidupan manusia kontemporer. Agama dibingkai oleh agamawan seakan sebatas terbatas urusan moral, kesabaran, dan kesalehan pribadi. Kita disuguhkan dengan sisi agama yang seolah minim berperan terhadap pemecahan kompleksitas realita kehidupan. Tidak mengherankan di forum-forum keagamaan seperti khutbah,...
Islamic Principles Versus Islamic State in Indonesia

Islamic Principles Versus Islamic State in Indonesia

Blake Respini and Herdi Sahrasad (Blake Respini is a lecturer in the Department of Political Science at San Francisco State University. Herdi Sahrasad is Associate Director at the Center for Islam and State Studies at Paramadina University in Jakarta and member of Insiera Jakarta Chapter)   A critical component of Indonesia’s democratic future involves recognition of the special role of Islam in the state. Because most Indonesian Muslims want their government to respect Islamic customs even if they do not support the creation of an Islamic state, the line between support for and opposition to Islamic law is often blurred. Many Indonesians, including those who are only nominally Muslims, hold conservative values and support strict moral laws without necessarily seeing them as purely religious or based on sharia, or Islamic principles. It is easy to mistake support for a conservative moral law as support for political Islam when it is more simply a reflection of basic conservative values. By the same token, many Muslims in Indonesia reject some social arrangements and norms that are commonly associated with democracy in the West, including our style of pluralism and secularism. But this too makes them neither theocrats nor anti-democratic. While the political debate is often framed by pitting Islamists against non-Islamists, the lines are really much more subtle than this and democratic negotiation will require all parties to recognise this so that they can find common ground. In this regard, Dr. Ahmad Shboul, Chair of the Department of Arabic and Islamic Studies at the University of Sydney, reminds us that keeping religion out of politics is not the same as keeping it out of society in...
Islam Sebagai Agama Hijau

Islam Sebagai Agama Hijau

Penulis: Ica Wulansari (Pemerhati isu lingkungan hidup dan pengajar di beberapa universitas swasta di Jakarta) Penyunting: M. Qobidl ‘A. Arif   Isu lingkungan hidup merupakan isu penting terkait dengan persoalan kemanusiaan dan peradaban umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup mengalami laju yang cepat seiring dengan dorongan pembangunan. Dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai indikator kesuksesan sebuah negara, seolah konsep pembangunan berbentuk modernisasi dianggap secara universal sebagai bentuk pembangunan yang ideal. Namun pada praktiknya, keharusan peningkatan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi mengakibatkan laju pertumbuhan industri meningkat. Dampak buruk dari pengejaran pertumbuhan ekonomi tersebut adalah eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Universalisasi Ajaran Islam Terkait Lingkungan Hidup Kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan pemahaman bahwa alam memberikan anugerah untuk dirambah demi pengejaran kebutuhan ekonomi. Sebenarnya tidak ada yang salah dari pemahaman tersebut, apalagi konstitusi mendukung seperti dinyatakan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Maka, alam dianggap dalam perspektif ekonomi sebagai ‘barang bebas’. Kategori barang bebas adalah tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya sehingga hasil alam dianggap sebagai objek eksploitasi. Namun, produk alam seperti air hingga bahan bakar fosil tidak lagi menjadi barang bebas karena telah menjadi komoditas ekonomis. Bagaimana dengan udara? Saat ini masih menjadi barang bebas. Namun, bagaimana apabila pencemaran udara akut terjadi? Bisa saja di masa depan, udara tidak lagi menjadi barang bebas karena untuk mendapatkan udara bersih kita harus membayar mahal. Selain itu, paham yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah paham antroposentris yang kering dari spiritualitas. Antroposentris menganggap manusia sebagai pusat dari alam semesta...
Haji dan Hubungan Internasional

Haji dan Hubungan Internasional

Penulis: Rizky Hikmawan (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta) Editor: Koran Republika    Islam adalah agama yang komprehensif. Tidak ada persoalan kehidupan yang tidak dibahas dalam Islam, termasuk mengenai hubungan internasional. Pandangan Islam tentang hubungan internasional berangkat dari firman Allah SWT, “Wahai manusia! Sungguh telah Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS 49: 13). Ayat di atas mengajarkan kita bahwasanya keberagaman suku bangsa merupakan fitrah yang harus disyukuri. Keberagaman tersebut bukan dimaksudkan untuk menciptakan permusuhan antarsuku bangsa, melainkan sebagai sarana untuk saling mengenal. Dengan demikian, setiap suku bangsa tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi di atas yang lain. Bagi Allah SWT, kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya, bukan latar belakang suku bangsanya. Oleh karena itu, setiap Muslim harus menghindari rasialisme dan chauvinisme. Salah satu implementasi pandangan Islam tentang hubungan internasional dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah haji yang saat ini sedang berlangsung. Di dalam pelaksanaan ibadah haji, pesan QS 49: 13 jelas terlihat ketika jutaan manusia dari beragam suku bangsa berkumpul di Tanah Suci menyerukan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Berkumpulnya beragam suku bangsa adalah fenomena khusus yang hanya terdapat dalam Islam. Tidak ada satu momen di dunia ini yang mampu mengumpulkan jutaan manusia berbeda suku bangsa dan negara dalam satu waktu tertentu. Inilah bentuk hubungan internasional paripurna yang mengedepankan perbedaan dalam kerangka persatuan dan perdamaian dunia. Jadi, salah besar apabila masih ada pendapat tertentu yang menyatakan bahwa Islam adalah agama teror yang mengedepankan kekerasan. Hal ini dapat ditinjau...
ISIS, Makkah, dan Madinah

ISIS, Makkah, dan Madinah

Penulis: Ibnu Burdah (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) Editor: Koran Jawapos    MAKKAH dan Madinah sudah cukup lama menjadi target teror ISIS (Negara Islam di Iraq dan Syria). Melalui situs resminya, Dabiq dan A’maq, negara teror itu sudah lama mengancam meruntuhkan Kakbah, tempat paling suci bagi umat Islam sedunia. Dulu ancaman tersebut dipandang sebagai isapan jempol belaka. Tak banyak yang hirau. Sebab, kelompok itu memang berupaya menghancurkan semua: manusia dan peradaban. Dulu kawasan timur Saudi, khususnya masjid-masjid Syiah, yang terus jadi sasaran teror. Senin pekan lalu (4/7) misalnya, yang terjadi di Qatif, bagian timur Saudi. Tapi, sekitar setahun belakangan, target ancaman ISIS meluas. Hijaz, wilayah tengah Saudi bagian barat, juga diincar. Hijaz adalah nama tradisional daerah yang sudah cukup maju sejak sebelum Islam dengan moda produksi perdagangan. Daerah tersebut secara tipologi berbeda dengan kebanyakan wilayah Saudi lainnya. Hijaz saat ini meliputi kawasan Makkah, Madinah, Ta’if, dan sekitarnya. Sebelumnya beberapa aksi teror telah digencarkan sel-sel ISIS di Hijaz. Tapi masih di luar Kota Suci Makkah dan Madinah. Atau persisnya di Ta’if. Dari penangkapan terhadap perencana bom Ta’if itulah, diduga ada sel-sel ISIS yang sedang menjalankan skenario gila untuk meledakkan Kakbah. Kendati ancaman tersebut sudah lama jadi konsumsi media Timur Tengah. Dan Senin pekan lalu, aksi bom bunuh diri benar-benar menyasar kota suci, tepatnya di dekat Masjid Nabawi, Madinah. Meski membawa korban empat aparat keamanan, harus dikatakan ”beruntung” bom itu meledak di tempat parkir mobil yang lokasinya cukup terpisah dari kerumunan massa. Sebab, rencana aksi tersebut sepertinya akan menyasar kerumunan jamaah atau bahkan makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Namun, sebelum terlaksana, aksi itu sudah dicurigai petugas keamanan sehingga bom diledakkan di tempat parkir. Sulit...
Khilafah: Tata Kelola Dunia yang Manusiawi nan Dibutuhkan

Khilafah: Tata Kelola Dunia yang Manusiawi nan Dibutuhkan

Penulis: Siti Muslikhati (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Editor: M. Qobidl ‘A. Arif Pendahuluan Revolusi Pemikiran untuk mewujudkan tata dunia modern dimulai sejak disepakatinya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 M. Perjanjian itu mengusung tiga konsep kunci, yang menjadi ciri dari “kemodernan,” yaitu sekularisme, kedaulatan manusia  dan nation-state. Negara-negara Eropa (terutama Inggris dan Perancis) menindaklanjuti revolusi ini dengan revolusi-revolusi lainnya seabad berikutnya. Inggris berhasil melakukan Revolusi Industri, yang melahirkan kekuatan politik baru di luar kelompok bangsawan. Sementara Perancis melakukan revolusi perlawanan terhadap otoritarianisme penguasa dengan menggulirkan tiga slogan berupa liberty, egality dan fraternity. Bangkitnya kekuatan Eropa ini menemukan momentumnya pada awal abad ke-20, dimana terjadi perubahan konkrit tata dunia di panggung internasional. Kesultanan Utsmaniyah, sebagai representasi kekuatan politik Islam, runtuh dan negara-negara Imperialis Eropa makin leluasa menancapkan pengaruhnya di dunia Islam, sekaligus mengokohkan dominasinya atas dunia. Di era global ini, ada anggapan kuat bahwa hanya dengan tata dunia yang sekular dan liberal dunia akan menikmati kesuksesan di berbagai bidang. Tulisan ini mencoba untuk mengevaluasi kebenaran dari asumsi itu dengan menunjukkan bagaimana dampak beroperasinya tata dunia modern terhadap terpenuhinya nilai-nilai kemanusiaan secara utuh dan menyeluruh  sekaligus menawarkan paradigma baru dalam upaya merealisasikan tujuan “mulia” kehidupan bersama, yaitu terpenuhinya keseluruhan kebutuhan asasiyah kemanusiaan berupa kesejahteraan, kestabilan, keamanan dan keberpengaruhan dalam skala global. Fenomena Dehumanisasi dalam Tata Dunia “Modern” Humanisasi adalah proses menumbuhkan rasa perikemanusiaan, proses menjadikan manusia sesuai dengan kodrat-kodrat kemanusiaannya. Secara alamiah, manusia dilahirkan dengan potensi kehidupan dan fitrah (kodrat) yang sama, berupa kebutuhan fisik dan naluri. Semua manusia mempunyai kebutuhan fisik yang sama akan makanan, minuman, oksigen, pakaian dan lain-lain. Manusia juga mempunyai naluri yang sama untuk beragama, bereproduksi dan mempertahankan diri. [1] Perbuatan yang dilakukan manusia...