+62 81 228 25 8889 insiera.indonesia@gmail.com
Agama dan Perlawanan

Agama dan Perlawanan

Penulis: Prihandono Wibowo (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur) Editor: Qureta   Beberapa waktu lalu, sebuah akun dakwah di sebuah media sosial memposting sebuah tulisan yang menarik sekaligus memprihatinkan. Tulisan tersebut berisi bahwa kenaikan harga-harga barang tidak akan mempengaruhi rezeki seseorang. Menurut akun tersebut, seseorang tidak perlu tertekan dengan kenaikan harga-harga barang, karena rezeki setiap manusia sudah dijamin oleh Tuhan. Akun tersebut lantas menyitir beberapa dalil-dalil keagamaan yang berisi bahwa rezeki seseorang telah dijamin. Fenomena lain yang belakangan marak adalah bagaimana para pemuka agama diminta untuk memberikan ceramah dan nasihat yang “menyejukkan.” Para pemuka agama seringkali diundang para penyandang kekuasaan untuk berbicara mengenai ajaran agama yang damai, toleran, dan penuh rahmat. Melalui mimbar khutbah maupun tayangan di media, para pemuka agama seringkali menyerukan kesantunan, kesabaran, ketabahan menghadapi ujian hidup, menerima segala sesuatunya sebagai takdir, menerima perbedaan, serta mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan duniawi. Kaum agamawan seringkali hanya mengajarkan kesalehan pribadi, berpikir positif, evaluasi diri, ataupun mengajarkan beragam ritual tanpa makna. Topik seperti “keutamaan ritus tertentu”, “keutamaan bersedekah,” “keutamaan hari-hari suci,” “keutamaan ayat-ayat tertentu,” “kesabaran menerima kondisi hidup apa adanya,” “betapa singkatnya hidup ini,” toleran terhadap perbedaan,” bersabar terhadap kezdaliman dan permusuhan,” “haramnya mengkritik kekuasaan dan penguasa secara terbuka”, serta tema-tema semacamnya yang bersifat “meninabobokkan” umat. Topik-topik tersebut juga menjadi hal yang rutin diulang-ulang dibahas oleh para pemuka agama di berbagai forum. Ajaran agama seakan-akan terasa menjadi “pasif” nan seolah-olah tidak relevan dengan kompleksitas kehidupan manusia kontemporer. Agama dibingkai oleh agamawan seakan sebatas terbatas urusan moral, kesabaran, dan kesalehan pribadi. Kita disuguhkan dengan sisi agama yang seolah minim berperan terhadap pemecahan kompleksitas realita kehidupan. Tidak mengherankan di forum-forum keagamaan seperti khutbah,...
Islamic Principles Versus Islamic State in Indonesia

Islamic Principles Versus Islamic State in Indonesia

Blake Respini and Herdi Sahrasad (Blake Respini is a lecturer in the Department of Political Science at San Francisco State University. Herdi Sahrasad is Associate Director at the Center for Islam and State Studies at Paramadina University in Jakarta and member of Insiera Jakarta Chapter)   A critical component of Indonesia’s democratic future involves recognition of the special role of Islam in the state. Because most Indonesian Muslims want their government to respect Islamic customs even if they do not support the creation of an Islamic state, the line between support for and opposition to Islamic law is often blurred. Many Indonesians, including those who are only nominally Muslims, hold conservative values and support strict moral laws without necessarily seeing them as purely religious or based on sharia, or Islamic principles. It is easy to mistake support for a conservative moral law as support for political Islam when it is more simply a reflection of basic conservative values. By the same token, many Muslims in Indonesia reject some social arrangements and norms that are commonly associated with democracy in the West, including our style of pluralism and secularism. But this too makes them neither theocrats nor anti-democratic. While the political debate is often framed by pitting Islamists against non-Islamists, the lines are really much more subtle than this and democratic negotiation will require all parties to recognise this so that they can find common ground. In this regard, Dr. Ahmad Shboul, Chair of the Department of Arabic and Islamic Studies at the University of Sydney, reminds us that keeping religion out of politics is not the same as keeping it out of society in...
Respon Nahdlatul Ulama terhadap Gagasan Politik Islam Radikal di Indonesia

Respon Nahdlatul Ulama terhadap Gagasan Politik Islam Radikal di Indonesia

Penulis: Hasbi Aswar, S.IP., M.A. (Prodi. Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)   Abstract This paper aims to explain the role of Nahdlahtul Ulama in Indonesia in countering the arguments and propagandas of pro-Islamic State or radical movements in Indonesia. Nahdlatul Ulama is one of most prominent islamic organizations in Indonesia which has million followers. It has very big role in the process of Indonesian politics since pre-independence era until now and Nahdlatul Ulama has moderate thinking on the relation between Islam and state where NU acknowledge the concept of nationalism and democracy in Indonesia. The rise of pro-Islamic State Movements in Indonesia with rejecting the concept of nationalism and democracy automatically become an important issue to Nahdlatul Ulama. In this paper, NU by its leaders, and its scholars shows its position either individually or institutionally to reject the idea that is brought by the pro-Islamic State. Keywords: Caliphate, Nahdlatul Ulama, Islamic Radicalism Pengantar Agenda dan pembicaraan mengenai radikalisme dan kontra radikalisme saat ini bukan hanya melibatkan organisasi level dunia ataupun urusan antar negara, tapi juga melibatkan masyarakat sipil. Negara memang memiliki kekuatan fisik untuk menghancurkan gerakan-gerakan radikal tapi itu saja tidak cukup. Pendekatan persuasif, kemudian pendampingan sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan ide-ide radikal dan menangkal pengaruh ide-ide tersebut di tengah-tengah masyarakat. Yang mampu untuk melakukan pendampingan dan pendekatan persuasif ini adalah kelompok masyarakat sipil atau organisasi masyarakat. Di level internasional, pelibatan jaringan masyarakat sipil atau NGOs dalam kontraradikalisme dan kontraterorisme telah dipraktekkan oleh Amerika Serikat seperti yang tertuang dalam laporan penelitian Rand Corporation (2004), US Foreign Policy after 9/11 bahwa untuk membendung gerakan radikal Islam Amerika mendukung pembentukan jaringan Civil Islam baik liberal...
Islam Sebagai Agama Hijau

Islam Sebagai Agama Hijau

Penulis: Ica Wulansari (Pemerhati isu lingkungan hidup dan pengajar di beberapa universitas swasta di Jakarta) Penyunting: M. Qobidl ‘A. Arif   Isu lingkungan hidup merupakan isu penting terkait dengan persoalan kemanusiaan dan peradaban umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup mengalami laju yang cepat seiring dengan dorongan pembangunan. Dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai indikator kesuksesan sebuah negara, seolah konsep pembangunan berbentuk modernisasi dianggap secara universal sebagai bentuk pembangunan yang ideal. Namun pada praktiknya, keharusan peningkatan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi mengakibatkan laju pertumbuhan industri meningkat. Dampak buruk dari pengejaran pertumbuhan ekonomi tersebut adalah eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Universalisasi Ajaran Islam Terkait Lingkungan Hidup Kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan pemahaman bahwa alam memberikan anugerah untuk dirambah demi pengejaran kebutuhan ekonomi. Sebenarnya tidak ada yang salah dari pemahaman tersebut, apalagi konstitusi mendukung seperti dinyatakan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Maka, alam dianggap dalam perspektif ekonomi sebagai ‘barang bebas’. Kategori barang bebas adalah tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya sehingga hasil alam dianggap sebagai objek eksploitasi. Namun, produk alam seperti air hingga bahan bakar fosil tidak lagi menjadi barang bebas karena telah menjadi komoditas ekonomis. Bagaimana dengan udara? Saat ini masih menjadi barang bebas. Namun, bagaimana apabila pencemaran udara akut terjadi? Bisa saja di masa depan, udara tidak lagi menjadi barang bebas karena untuk mendapatkan udara bersih kita harus membayar mahal. Selain itu, paham yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah paham antroposentris yang kering dari spiritualitas. Antroposentris menganggap manusia sebagai pusat dari alam semesta...

Kongres Nasional I Insiera Sukses Terselenggara di UII Yogyakarta

YOGYAKARTA, INSIERA – Dengan mengucap syukur alhamdulillah, pada hari Kamis 15 Desember 2016, The Indonesian Islamic Studies and International Relations Association (Insiera) telah menyelenggarakan Kongres Nasional I dengan lancar dan sukses. Kongres yang berlangsung di Ruang Audio Visual Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, merupakan kelanjutan dari dua pertemuan sebelumnya, yakni pada 12 Februari 2016 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan 4 September 2016 di Universitas Darussalam (Unida), Ponorogo. Menurut sekretaris pengurus pusat Insiera, M. Qobidl ‘Ainul Arif, semangat peserta dalam bergabung dengan Insiera dilandasi oleh ukhuwah Islamiyyah, berdakwah, bersedekah dan berjihad. Beliau menambahkan semangat tersebut tampak dari komitmen peserta yang datang dari berbagai daerah, seperti: Jakarta, Surabaya dan Bali dengan menggunakan biaya pribadi. Acara kongres sendiri dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan diawali sambutan Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional UII, Irawan Jati, S.IP, M.Hum, M.SS., selaku tuan tuan rumah yang dilanjutkan perkenalan peserta. Kongres Nasional I Insiera memiliki dua agenda utama, yaitu: pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pemilihan ketua, dan pembuatan peta jalan (road map) kegiatan strategis yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Terkait AD/ART, terdapat tiga poin penting yang berhasil disepakati. Pertama, disepakatinya visi organisasi, yakni, “Menjadi asosiasi yang mewujudkan peradaban Islam dari disiplin Hubungan Internasional secara profesional dan bereputasi internasional.” Melalui visi ini Insiera hendak berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan peradaban Islam dengan menawarkan pemikiran-pemikiran baru di ranah Hubungan Internasional ditinjau dari perspektif Islam. Islamisasi pengetahuan disepakati sebagai instrumen dalam merealisasikan visi tersebut. Kedua, terdapat dua bentuk keanggotaan di dalam Insiera, yakni anggota kehormatan dan anggota biasa. Anggota kehormatan merupakan individu dengan kapasitas tertentu baik dari dalam maupun luar negeri...