+62 81 228 25 8889 insiera.indonesia@gmail.com
Kasus Reinhard Sinaga dan Ancaman Global Kaum LGBT

Kasus Reinhard Sinaga dan Ancaman Global Kaum LGBT

Penulis: Hasbi Aswar  (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) Editor: Koran Republika   Memasuki tahun 2020, Reinhard Sinaga tiba-tiba membuat Indonesia menjadi terkenal karena sejarah dan rekor yang ditorehkannya di Inggris yakni melakukan kekerasan seksual, pemerkosaan, dan pemberian obat-obatan terlarang kepada 48 pria, bahkan diperkirakan masih ada 190 korban lagi dan sedang dalam proses investigas oleh kepolisian. Kasus ini dianggap merupakan rekor terbanyak dalam sejarah pengadilan Inggris. Karena perbuatannya tersebut, Reinhard di vonis penjara seumur hidup. Dampak yang dihasilkan terhadap kekejian Reinhard atas korban ini juga sangat luar biasa, para korban menjadi merasa kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka, ada yang tidak mampu lagi berangkat ke tempat kerja, mahasiswa menjadi susah melanjutkan kuliahnya, bahkan banyak juga yang harus pergi dari rumah karena hubungannya yang retak dengan keluarga mereka. Bagi Indonesia, jelas bahwa kasus ini sedikit banyaknya pasti mencoreng citra Indonesia di mata dunia meskipun perwakilan Indonesia di Inggris menyatakan bahwa perbuatan Reinhard adalah dengan atas dasar suka sama suka.   LGBT Dalam Konteks Politik Global Sejak munculnya kelompok LGBT yang bergerak secara masif sejak tahun 1970an, isu homoseksual menjadi prokontra di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi kalangan umat beragama. Pada umumnya, pemahaman masyarakat terkait identitas gender hanyalah laki laki dan perempuan, termasuk juga bahwa hubungan yang dianggap sah hanyalah hubungan antar lawan jenis melalui lembaga pernikahan. Dalam sejarah memang ada juga orang-orang yang mengidap kecenderungan seksual yang menyimpang namun, jumlahnya sangat minoritas dan tidak berkelompok seperti yang ada saat ini. Isu LGBT dalam lingkup global mendapatkan perhatian yang besar sejak munculnya gerakan-gerakan yang mencoba merangkul sesama pelaku homoseksual dan memperjuangkan perlindungan hukum dan politik terhadap mereka. Mereka masuk ke dalam lembaga-lembaga hukum...

Belajar Politik Internasional dari Sang Nabi

Penulis: Hasbi Aswar  (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) Editor: PFCSC UII   Salah satu poin menarik dari buku “Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought” karya Abdul Hamid Abu Sulayman (1993) adalah sebagai muslim, selain melihat nabi Muhammad SAW sebagai nabi pembawa pesan dan pemimpin agama, kita juga bisa melihat beliau dari sisi beliau sebagai manusia yang memimpin masyarakat dan negara. Dari situ kita bisa memahami dan belajar cara berpolitik dari sang nabi. Sebagai muslim, kebanyakan dari kita melihat nabi terbatas kepada sisi kenabian beliau sehingga segala hal yang beliau raih selama hidupnya adalah pertolongan dari Allah SWT. Sebab beliau adalah Rasul Allah dan sosok paling dekat dan dicintai oleh Allah. Pandangan ini benar dan tidak salah. Ini adalah konsep yang harus kita imani, bahwa segala nikmat yang kita dapatkan adalah karunia dari Allah SWT. Namun, yang sering dilupakan adalah aspek syariat dari pencapaian – pencapaian yang nabi dapatkan. Aspek syariat maksudnya adalah jalan yang ditempuh nabi untuk meraih itu. Sebagai muslim kita memahami bahwa untuk meraih sesuatu, mendekatkan diri kepada Allah adalah cara mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, namun tidak cukup sampai di situ. Ikhtiar yang maksimal juga disyariatkan agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai secara mudah. Inilah yang nabi ajarkan kepada kita. Dalam konteks hubungan internasional, kita pun bisa mengambil pelajaran dari pencapaian politik yang nabi lakukan khususnya pasca negara Madinah berdiri dan pada peristiwa fathul Makkah atau penaklukkan Makkah. Saat tiba di Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah stabilisasi politik domestik. Di bawah kepemimpinan nabi, masyarakat disatukan baik yang Muslim, Yahudi dan kalangan Musyrik. Mereka semua tunduk dan patuh serta...
Agama dan Perlawanan

Agama dan Perlawanan

Penulis: Prihandono Wibowo (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur) Editor: Qureta   Beberapa waktu lalu, sebuah akun dakwah di sebuah media sosial memposting sebuah tulisan yang menarik sekaligus memprihatinkan. Tulisan tersebut berisi bahwa kenaikan harga-harga barang tidak akan mempengaruhi rezeki seseorang. Menurut akun tersebut, seseorang tidak perlu tertekan dengan kenaikan harga-harga barang, karena rezeki setiap manusia sudah dijamin oleh Tuhan. Akun tersebut lantas menyitir beberapa dalil-dalil keagamaan yang berisi bahwa rezeki seseorang telah dijamin. Fenomena lain yang belakangan marak adalah bagaimana para pemuka agama diminta untuk memberikan ceramah dan nasihat yang “menyejukkan.” Para pemuka agama seringkali diundang para penyandang kekuasaan untuk berbicara mengenai ajaran agama yang damai, toleran, dan penuh rahmat. Melalui mimbar khutbah maupun tayangan di media, para pemuka agama seringkali menyerukan kesantunan, kesabaran, ketabahan menghadapi ujian hidup, menerima segala sesuatunya sebagai takdir, menerima perbedaan, serta mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan duniawi. Kaum agamawan seringkali hanya mengajarkan kesalehan pribadi, berpikir positif, evaluasi diri, ataupun mengajarkan beragam ritual tanpa makna. Topik seperti “keutamaan ritus tertentu”, “keutamaan bersedekah,” “keutamaan hari-hari suci,” “keutamaan ayat-ayat tertentu,” “kesabaran menerima kondisi hidup apa adanya,” “betapa singkatnya hidup ini,” toleran terhadap perbedaan,” bersabar terhadap kezdaliman dan permusuhan,” “haramnya mengkritik kekuasaan dan penguasa secara terbuka”, serta tema-tema semacamnya yang bersifat “meninabobokkan” umat. Topik-topik tersebut juga menjadi hal yang rutin diulang-ulang dibahas oleh para pemuka agama di berbagai forum. Ajaran agama seakan-akan terasa menjadi “pasif” nan seolah-olah tidak relevan dengan kompleksitas kehidupan manusia kontemporer. Agama dibingkai oleh agamawan seakan sebatas terbatas urusan moral, kesabaran, dan kesalehan pribadi. Kita disuguhkan dengan sisi agama yang seolah minim berperan terhadap pemecahan kompleksitas realita kehidupan. Tidak mengherankan di forum-forum keagamaan seperti khutbah,...
Islamic Principles Versus Islamic State in Indonesia

Islamic Principles Versus Islamic State in Indonesia

Blake Respini and Herdi Sahrasad (Blake Respini is a lecturer in the Department of Political Science at San Francisco State University. Herdi Sahrasad is Associate Director at the Center for Islam and State Studies at Paramadina University in Jakarta and member of Insiera Jakarta Chapter)   A critical component of Indonesia’s democratic future involves recognition of the special role of Islam in the state. Because most Indonesian Muslims want their government to respect Islamic customs even if they do not support the creation of an Islamic state, the line between support for and opposition to Islamic law is often blurred. Many Indonesians, including those who are only nominally Muslims, hold conservative values and support strict moral laws without necessarily seeing them as purely religious or based on sharia, or Islamic principles. It is easy to mistake support for a conservative moral law as support for political Islam when it is more simply a reflection of basic conservative values. By the same token, many Muslims in Indonesia reject some social arrangements and norms that are commonly associated with democracy in the West, including our style of pluralism and secularism. But this too makes them neither theocrats nor anti-democratic. While the political debate is often framed by pitting Islamists against non-Islamists, the lines are really much more subtle than this and democratic negotiation will require all parties to recognise this so that they can find common ground. In this regard, Dr. Ahmad Shboul, Chair of the Department of Arabic and Islamic Studies at the University of Sydney, reminds us that keeping religion out of politics is not the same as keeping it out of society in...
Respon Nahdlatul Ulama terhadap Gagasan Politik Islam Radikal di Indonesia

Respon Nahdlatul Ulama terhadap Gagasan Politik Islam Radikal di Indonesia

Penulis: Hasbi Aswar, S.IP., M.A. (Prodi. Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)   Abstract This paper aims to explain the role of Nahdlahtul Ulama in Indonesia in countering the arguments and propagandas of pro-Islamic State or radical movements in Indonesia. Nahdlatul Ulama is one of most prominent islamic organizations in Indonesia which has million followers. It has very big role in the process of Indonesian politics since pre-independence era until now and Nahdlatul Ulama has moderate thinking on the relation between Islam and state where NU acknowledge the concept of nationalism and democracy in Indonesia. The rise of pro-Islamic State Movements in Indonesia with rejecting the concept of nationalism and democracy automatically become an important issue to Nahdlatul Ulama. In this paper, NU by its leaders, and its scholars shows its position either individually or institutionally to reject the idea that is brought by the pro-Islamic State. Keywords: Caliphate, Nahdlatul Ulama, Islamic Radicalism Pengantar Agenda dan pembicaraan mengenai radikalisme dan kontra radikalisme saat ini bukan hanya melibatkan organisasi level dunia ataupun urusan antar negara, tapi juga melibatkan masyarakat sipil. Negara memang memiliki kekuatan fisik untuk menghancurkan gerakan-gerakan radikal tapi itu saja tidak cukup. Pendekatan persuasif, kemudian pendampingan sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan ide-ide radikal dan menangkal pengaruh ide-ide tersebut di tengah-tengah masyarakat. Yang mampu untuk melakukan pendampingan dan pendekatan persuasif ini adalah kelompok masyarakat sipil atau organisasi masyarakat. Di level internasional, pelibatan jaringan masyarakat sipil atau NGOs dalam kontraradikalisme dan kontraterorisme telah dipraktekkan oleh Amerika Serikat seperti yang tertuang dalam laporan penelitian Rand Corporation (2004), US Foreign Policy after 9/11 bahwa untuk membendung gerakan radikal Islam Amerika mendukung pembentukan jaringan Civil Islam baik liberal...